PPKM Darurat Tak Optimal, Luhut Minta Maaf ke Seluruh Rakyat

 

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya PPKM Darurat, belum optimal.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Luhut berjanji bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dalam PPKM Darurat. "Saya dengan jajaran akan terus bekerka keras untuk menuunkan varian delta ini dan menyalurkan seluruh Bansos kepada masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Indonesia semakin meroket di tengah penerapan PPKM Darurat. Bahkan pasien positif bertambah lebih dari 57.000 dalam sehari. Selain itu, kasus kematian juga semakin meningkat dan kasus aktif juga naik.

Hingga H-3 berakhirnya PPKM Darurat, Pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat ini akan diperpanjang atau tidak

"Saat ini kami evaluasi PPKM darurat dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan dalam 2-3 hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi "ujar Menko Marves

Menurut Luhut, ada 2 indikator evaluasi dalam PPKM Darurat, yakni indikator peningkatan kasus positif serta bed occupancy ratio bisa membaik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021).

Dalam pengantarnya, Jokowi memberikan beberapa arahan seperti vaksinasi sampai efektivitas penyekatan pada PPKM darurat. Adapun poin penutup yang disampaikan Presiden adalah apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak?

"Ini pertanyaan masyarakat sekarang ini ada satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?," ujar Jokowi.

Jokowi memberikan pesan apabila diperpanjang harus diperhatikan sampai kapan kebijakan ini dilanjutkan. "Ini betul sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran jernih, jangan sampai keliru," pesan Jokowi.

Share this post